Serikat Pekerja Transport Darat (SPTD) Kecamatan Pinggir: “Kami Bukan Ingin Ambil Alih Pekerjaan”

Diterbitkan Tanggal: 11 / 10 / 17

Kategori: | NEWS, RIAU, TODAY |

Robert Simangunsong, Ketua Serikat Pekerja Transport Darat Kec. Pinggir

NUSANTARAEXPRESS, PINGGIR – Terkait isu pengambil alihan pekerjaan angkutan di beberapa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di wilayah Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau berujung sampai ke Pengadilan Tinggi  dan bahkan sampai Mahkamah Agung.

Terkait perselisihan yang timbul dengan isu pengambil alihan pekerjaan, yang sudah melalui beberapa mediasi oleh pihak terkait, namun hasilnya juga nihil.

Wawancara khusus melalui pesan Washapps (WA) dengan Robert Simangunsong, selaku Ketua Serikat Pekerja Transport Darat (STPD) Kec. Pinggir Selasa (10/10/17) terkait dengan kronologis kenapa permasalahan ini bisa timbul dan bahkan sampai berujung ke ranah hukum, berikut hasil wawancara;

SK SPTD Kec. Pinggir yang ditandatangani oleh Ketua DPC Kab. Bengkalis Parlindungan, di Duri tertanggal 10 Oktober 2012

Bagaimana kronologi, kenapa SPTD sempat terjadi perseteruan dengan pihak Serikat Pekerja lain dan sampai berujung ke pengadilan?

Robert mengatakan “ Sebenarnya kami bukan ingin mengambil alih pekerjaan bongkar muat di beberapa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang ada di Kecamatan Pinggir. Namun kami ingin meluruskan segala permasalahan yang timbul, dan siapa sebenarnya yang berhak untuk melakukan pekerjaan ini. Saya sendiri selaku Ketua SPTD Kec. Pinggir Tahu benar bagaimana kronologisnya dan inilah yang akan kita luruskan. Pada intinya, sekali lagi kami tegaskan. Kami tidak ingin melakukan hal-hal yang diluar hak”.

Terkait Mediasi?..

“Terkait mediasi, sudah dilakukan oleh pihak Kecamatan Pinggir, namun tidak menghasilkan sebuah kesepakatanpun”.

Terkait masalah ini sampai ke PTUN dan PT dan bahkan MA?

“Benar, masalah ini berujung ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi (PT) Medan, namun karena kami benar dan SPTD lah yang memenangkan perkara ini. Sambil kita menunggu hasil dari Mahkamah Agung, agar kita tahu yang sebenarnya. Siapa yang benar dan siapa yang salah sesuai dengan proses hukum. Terkait hal ini, kami hanya tinggal menggu inkracht dari Mahkamah Agung”.

Harapan SPTD sendiri Bagaimana?

“Kalau harapan kami sebenarnya ya sangat sederhana, kalau memang itu hak kami ya saya pikir tidak perlu harus dipertahankan oleh pihak lain. Dan saya pikir, ini juga karena kesalahpahaman saja. Tapi dari keputusan Mahkamah Agung nanti bisa kita lihat. Jujur, permasalahan ini seharusnya tidak terjadi, tapi bagaimanapun seharusnya sambil mennunggu Inkracht dari pihak terkait bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang bisa disepakati bersama secara musyawarah”.

Terkait hal ini, Bagaimana sikap Perusahaan PT. Semunai Sawit Perkasa (PT.SSP)?   

“Sikap PT SSP, selaku perusahaan mitra dengan Serikat Pekerja, tidak mau bekerjasama dengan SPTD selaku Serikat Pekerja yang sah menurut hukum”.

Terkait kisruh yang terjadi pada Serikat Angkutan Bongkar Muat di Pabrik Kelapa Sawit (PKS), awak media menghubungi pihak PT. Semunai Sawit Perkasa (PT.SSP) melalui Humas saudara Beny. Saat ditanyakan melalui pesan WA, Rabu (11/10/17) sekira pukul 08.05 Wib, sampai berita ini dinaikkan tidak ada jawaban dari pihak perusahaan.

Akhirnya sekira pukul 09.20 Wib, pihak Perusahaan dapat komunikasi melalui sellulernya, dalam komunikasi ini, Beny sebagai Humas dan perpanjangan dari pihak Management mengatakan “Intinya kami dari perusahaan akan memberikan peluang kerjasama kepada siapapun dan bermitra, termasuk serikat pekerja. Kami akan tunduk kepada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Dan tentunya kami akan bekerjasama dengan serikat serikat pekerja yang memang keabsahannya dan kevalidannya berpijak kepada aturan yang sah. Siapapun dia, kami akan membuka peluang kerjasama itu”. jelas Beny kepada awak media.

Beny menambahkan “Menyikapi kisruh yang ada, antar serikat buruh dan kebetulan ada kaitannya dengan perusahaan kita, kami tidak mau berpihak kepada salah satu serikat pekerja, namun kami akan tetap netral dan berpijak kepada aturan”.

Menyikapi kisruhnya serikat pekerja sampai ke pengadilan, Humas PT. SSP ini mengatakan, “Siapapun nantinya yang dinyatakan benar d alam konsep hukum, ya kami akan bisa bekerjasama”. Jelas Beny mengakhiri pembicaraan. [Tim-*red]

         



(Visited 487 times, 1 visits today)
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!