2394: Progres Kerja MY Duri-Pakning Tak Suai DP, Komisi II Diminta Panggil Kontraktor dan PPTK

Diterbitkan Tanggal: 04 / 12 / 17

Kategori: | NEWS, RIAU, TODAY |

Kunjungan Dewan Proyek MY Duri-Pakning

NUSANTARAEXPRESS, BENGKALIS – Badan Anti Korupsi (BAK) Lembaga Iventarisir Penyalahgunaan Uang Negara (LIPUN), menanggapi kekecewaan pihak Komisi II DPRD Bengkalis, terkait proyek Multiyers (MY) Duri-Pakning. Sehingga proyek tersebut harus benar-benar diawasi oleh berbagai pihak.

Hal ini disampaikan Sekretaris BAK-LIPUN Wan M Sabri, bahwa pihaknya meminta kepada Komisi II untuk mempertanyakan dengan memanggil pelaksana (perusahaan-resd) dan PPTK. Apakah benar PPTK sudah melakukan pengawasan sesuai aturan perundangan-undangan.

“Jika sudah diawasi, tentu PPTK bisa menjelaskan, kenapa progres pekerjaan baru mencapai 6,7%, padahal perusahaan telah mencairkan uang muka 15 %. Yang seharusnya uang muka itu progresnya sudah harus mencapai diatas 30%. Ini baru bisa disebut memiliki progres, “ungkapnya, Senin (04/12/17).

Dia sampaikan, Seperti diketahui, kontrak pekerjaan tersebut ditanda tangani di Bulan Mei 2017 lalu, yang berarti perusahaan sudah menjalani 6 Bulan masa pekerjaan, kenapa progres kerja baru 6,7%, ada apa?.

“Kita berharap, Komisi II dapat menunjukkan pengawasan yang nyata. Kalau perlu dievaluasi kemungkinan kemampuan perusahaan tersebut. Dan perlu dijajaki apa benar gosipnya pekerjaan tidak langsung dilakukan oleh PT. CGA tapi disubkan ke pihak lain”, tutur Wan mempertanyakan.

Artinya, apakah ini melanggar kontrak yang ada. Jika melanggar maka sanksi terberat kontrak diputuskan. Satu hal lagi, apakah perusahaan bisa diberi sanksi, karena sampai akhir tahun progres pekerjaan tak akan melampaui DP yang sudah diambil perusahaan tentu ada sanksinya. Atau mungkin dalam bentuk denda terhadap kontraktor.

Hal ini, tambah Wan, sesuai dengan Perpres no 54 tahun 2010 Pengaturan Tentang Pemutusan Kontrak, pada pasal 93 oleh PPK secara sepihak;

1. Apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa, melampaui 5 persen.

2. Penyedia barang jasa lalai/dicera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak tepat waktu sesuai kesepatakan kontrak.

3. Penyedia jasa terbukti melakukan KKN.

4. Mensubkontrakkan seluruh pekerjaan kepada pihak lain.

Sementara itu, pihak Kontraktor dan PPTK Ardiansyah belum bisa dikonfirmasi, sehingga belum diketahui kenapa DP Proyek dengan Progres kerja sampai tidak seimbang. [Tim][*Red]

         

(Visited 247 times, 1 visits today)
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!