4560: DPP SBRI : Terkait Kisruh Buruh Terlantar di Emperan Kantor Disnakertans Kab. Bengkalis?

Diterbitkan Tanggal: 08 / 07 / 18

Kategori: | NEWS, RIAU, TODAY |

NUSANTARAEXPRESS, MANDAU – Terkait dengan adanya pernyataan Kadisnakertrans Kab. Bengkalis kepada beberapa awak media cetak mengenai Buruh PT. MII. PT. SIS dan PT. ADEI P&I yang masih terlantar di emperan kantor Disnakertrans Kab. Bengkalis, DPP SBRI menyampaikan Pers Releasenya tanggal 5 Juli 2018.

Ada empat item yang dijelaskan oleh Bobson S.H. dalam Press Releasenya.

“Pertama, permasalahan yang dialami oleh Buruh PT. MII dan PT. SIS adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa dilakukannya Perundingan BIPARTIT antara Pengusaha dengan Buruh yang bersangkutan. Dalam hal akan terjadinya PHK terhadap Buruh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan j.o Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2004 Tentang PPHI, maka Perundingan BIPARTIT adalah salah satu syarat hukum sahnya PHK yang dilakukan oleh Pengusaha terhadap Buruh. Tidak adanya dilakukan Perundingan BIPARTIT atas PHK yang dilakukan oleh PT. MII terhadap Buruhnya, maka telah terjadi Perselisihan Hubungan Industrial. Dengan demikian, Perselisihan Hubungan Industrial adalah merupakan kewenangan dari DISNAKERTRANS KAB. BENGKALIS, bukan kewenangan DISNAKERTRANS Prov. Riau. Jika KADISNAKERTRANS KAB. BENGKALIS mengatakan bahwa Perselisihan Hubungan Industrial adalah kewenangan DISNAKER Prov. Riau, maka sudah sepantasnya BUPATI BENGKALIS mengganti KADISNAKERTRANS KAB. BENGKALIS yang saat ini dengan ASN yang memahami Aturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan”.

“Terkait dengan adanya sejumlah uang yang diberikan oleh Perusahaan kepada Buruh PT. MII, uang itu bukan uang tolak seperti yang dikatakan oleh KADISNAKERTRANS KAB. BENGKALIS, uang itu adalah uang Konpensasi yang diberikan perusahaan kepada Buruh, artinya bukan Buruh yang meminta dan bukan juga kewajiban Perusahaan untuk memberikan uang Konpensasi dalam melakukan PHK. Kewajiban yang harus dipenuhi Pengusaha dalam melakukan PHK adalah Uang Pesangon, bukan uang Konpensasi yang sifatnya adalah cuma-Cuma”.

“Sebagai unsur Penegak Hukum dalam bidang Ketenagakerjaan, seharusnya KADISNAKERTRANS KAB. BENGKALIS hadir dan melakukan pemerikasaan serta memintai keterangan dari para pihak yang berselisih, bukan justru bersembunyi dan tidak masuk kantor selama hampir satu bulan lebih. Sampai saat ini KADISNAKERTRANS KAB. BENGKALIS belum ada memintai keterangan dari Buruh, makanya kami bingung darimana dasarnya pernyataan KADISNAKERTRANS KAB. BENGKALIS yang disampaikan kepada awak Media, kalau hanya keterangan dari Pihak Perusahaan yang diterima, maka wajar saja Buruh selalu ditempatkan sebagai kelompok yang tidak perlu diberikan perlindungan hukum oleh DISNAKERTRANS KAB. BENGKALIS”.

“Kedua, permasalahan Buruh PT. ADEI P&I sudah ditanggapi oleh DISNAKERTRANSDUK Prov. Riau melalui surat yang ditujukan kepada DISNAKERTRANS KAB. BENGKALIS, yang mana surat tersebut intinya menyampaikan bahwa permasalahan yang dialami oleh Buruh PT. ADEI P&I adalah kewenangan DISNAKERTRANS KAB. BENGKALIS untuk menyelesaikannya. Jadi, KADISNAKERTRANS KAB. BENGKALIS jangan “NGAWUR” lah, masak mau berdalih lagi padahal sudah jelas duduk masalahnya adalah merupakan kewenangan dari DISNAKERTRANS KAB. BENGKALIS”.

“Ketiga, seharusnya KADISANKERTRANS KAB. BENGKALIS mengambil langkah dan tindakan sesuai dengan kewenangannya yang telah diatur dengan tegas didalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 21 Tahun 2004, bukan hanya bersuara melalui awak Media saja. Seorang ASN itu harus bertanggung jawab dengan Jabatan yang diembannya, dengan begitu maka terpenuhi pelayanan kepada Masyarakat yang dalam hal ini adalah Buruh PT. MII, PT. SIS dan PT. ADEI P&I. Kalau hanya bicara diluar kantor dan kedinasan, itu bukan seorang Kepala Dinas namanya. Kalau hanya memanggil dan menghadirkan Pihak Perusahaan saja KADISNAKERTRANS KAB. BENGKALIS tidak mampu, maka PEMKAB BENGKALIS sudah tidak memiliki wibawa lagi dimata Masyarakatnya”.

“Keempat, Penasehat Hukum maupun DPP SBRI sama sekali tidak ada memaksakan kehendak, yang kami paksakan itu adalah agar DISNAKERTRANS KAB. BENGKALIS menjalankan kewenangannya sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Janganlah ditengah-tengah permasalahan yang ada saat ini, KADISNAKERTRANS KAB. BENGKALIS justru membangun opini buruk seolah-olah kami ini tidak tahu hukum dan aturan, serta hanya memaksakan kehendak. Selama permasalahan ini terjadi, kami justru selalu mengedepankan aturan, makanya kami menuntut ke DISNAKERTRANS KAB. BENGKALIS. Kami sangat khawatir dengan sikap Kepala Dinas yang bersembunyi dari tanggung jawabnya, semoga informasi yang diterima Pak BUPATI bukan informasi bohong atau tidak sesuai dengan kebenaran dan aturan yang berlaku”. [Tim]

         

(Visited 233 times, 1 visits today)
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!