2769: Jadi Bupati Perlu Dana Rp 20-30 M, Gaji 5 Tahun Hanya Rp 15 M. Sisanya Bagaimana?

Diterbitkan Tanggal: 07 / 01 / 18

Kategori: | JAKARTA, NEWS, TODAY |

NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyoroti mahalnya biaya yang harus dikeluarkan calon Kepala Daerah dalam Pilkada. Ongkos politik itu memicu Kepala Daerah untuk korupsi saat menjabat.

“Bayangkan saja, untuk jadi seorang Bupati itu paling tidak (menghabiskan) Rp 20-30 Miliar. Kalau Gubernur bisa jadi Rp 100 Miliar ke atas”, ujar Tito di Mabes Polri Jakarta Selatan, Jumat (29/12/17) lalu.

Nah, ini sistemnya memang gitu, ungkap Kapolri, artinya dia harus membangun jaringan bisa setahun dua tahun dan semuanya pakai uang, belum lagi mahar politik.

Begitu terpilih sebagai Kepala Daerah, kata Tito, gaji seorang Bupati, Wali Kota atau Gubenur paling tinggi dengan segala tunjangan Rp 300 juta (per bulan), kali 5 tahun menjadi Rp 15 Miliar.

“Untuk bisa mendapatkan dana yang lebih banyak, mereka bisa mengambil proyek-proyek yang kemudian berpotensi menimbulkan korupsi. Artinya, korupsi membuat sistem yang memaksa Kepala Daerah harus korupsi itu dampaknya”, lanjutnya.

Terkait hal ini, memunculkan ide Kapolri, untuk mengusulkan bentuk Satgas Money Politic bersama KPK, demi menyelamatkan uang Negara, dari upaya oknum melakukan korupsi.

Tito juga berharap ada kajian untuk menekan ongkos politik dalam Pilkada. Salah satunya kemungkinan apakah Pilkada di tingkat Kabupaten/Kota dihapuskan seperti halnya di Jakarta.

“Tolong kita lakukan penelitian apakah lebih banyak madharatnya atau manfaatnya, ketika pemilihan langsung di tingkat Kabupaten/Kota”, ujar Tito lagi.

Misalnya, tambah Kapolri, apa cukup Gubernur saja atau Gubernur enggak perlu, karena perwakilan sudah ada dari Pemerintah Pusat, atau Daerah yang bisa menerima dilakukan pilkada langsung.

“Ini persoalan negara. Kalau enggak dilakukan evaluasi, ya bertumbanganlah, tinggal semuanya lakukan korupsi”, ujarnya lagi.

Sementara, upaya yang bisa dilakukan saat ini adalah mengawasi praktik politik uang itu dalam Pilkada. Polri menggagas adanya satuan tugas money politic bersama KPK dan Bawaslu.

“Intinya bahwa kita akan mengawasi juga money politic, karena money politic yang berdampak negatif pada proses demokrasi kita. Biaya proses demokrasi kita ini sangat tinggi sekali, bahkan sama Pak Mendagri (Tjahjo Kumolo) dan KPK sampaikan untuk melakukan survei”, ungkap mantan Kapolda Metro Jaya ini. [*Red]

Sumber: bhayangkaraindonesianews

         

(Visited 267 times, 1 visits today)
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!